Berita mundurnya 16 RS dari sistem KJS di Jakarta merupakan sebuah early warning bagi rencana pemerintah untuk memberlakukan sistem jaminan kesehatan yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Kenapa kok baru sekarang permasalahan ini timbul? Ternyata sejak bulan maret, terjadi pemindahan sistem pembayaran, yang tadinya langsung dikelola oleh pemerintah daerah, ke sebuah perusahaan asuransi milik pemerintah yang rencananya tahun depan akan menjadi badan pengelola jaminan sosial.

Pemindahan sistem berarti pemindahan “cantolan” regulasi, yang berarti mencakup diantaranya siapa dan apa yang masuk dalam kategori KJS. KJS memang sebuah kebijakan politik yang populis dan menarik, ketika siapapun warga Jakarta ber-KTP boleh mendapatkan layanan kesehatan gratis tanpa memandang miskin atau tidak. Kriteria lainnya cuma kriteria sosial lisan saja “malu atau tidak”. Apa yang terjadi? ledakan jumlah pasien dan kasusnya. Kenapa tidak hanya pasien yang harus dihitung? karena saya pernah ngobrol di sebuah RSUD DKI Jakarta, dengan seorang pensiunan yang “hobi” barunya adalah nongkrong di RS. Si Bapak ini bilang, mumpung gratis, dalam sehari dia bisa minta ketemu 2 dokter, dan dalam sebulan secara rutin seminggu sekali dia ke dokter. Ndak masalah harus antri, toh dia tidak ada kerjaan lain.

Di sistem sebelumnya, hanya orang miskin dan rentan miskin yang mendapatkan fasilitas ini. Jadi saya membayangkan saat ini kedua kelompok ini harus “bersaing” mendapatkan pelayanan dengan kelompok lain, yang notabene bisa membayar sendiri biaya kesehatan dasarnya.

Mari kita lihat bagaimana analisa sistemik kasus ini.

image

Ledakan ini meningkatkan jumlah transaksi layanan kesehatan, yang berarti akan meningkatkan jumlah klaim ke pemerintah daerah, ini yang terjadi pada akhir tahun lalu. Ledakan jumlah transaksi ini juga menimbulkan antrian layanan serta menguras kualitas layanan kesehatan yang telah dirancang pada kapasitas yang lebih rendah dari permintaan yang melonjak mendadak.

Gejala ini yang akhir tahun lalu telah keluar, sehingga rencana solusinya adalah akan dialokasikan tambahan anggaran untuk peningkatan infrastruktur kesehatan (asik ada proyek fisik baru). Namun peningkatan infrastruktur tanpa alokasi pendidikan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan akan tetap meningkatkan transaksi kesehatan. Apalagi kesadaran ini yang sudah cenderung berkurang akibat lebih “murah”nya orang ke dokter daripada menjaga kesehatan. Lagipula membangun RS baru, meningkatkan kapasitas pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat, dan ketika selesai dibangun, jangan-jangan sudah membludak lagi,

Sehingga pemerintah daerah melakukan salah satu apa yang dikenal dalam dunia system thinking sebagai jebakan struktur sistem: shifting the burden/addiction, pergeseran tanggung jawab. Bagaimana kalau diserahkan kepada asuransi saja, hitungannya kan lebih enak, berdasarkan premi per orang. Apalagi sang perusahaan asuransi menjamin tidak ada masalah (lha namanya juga jualan).

Ternyata sang perusahaan asuransi memiliki “jurus” sakti untuk menghitung premi tersebut, yaitu yang dikenal sebagai ICBG, sebuah pengelompokan tarif layanan kesehatan berdasarkan diagnosanya. Namun ingat, namanya Indonesia, memangnya harga tanah di Indonesia sama semuanya? Bikin rumah di Jakarta dengan di Wonosobo apakah sama biayanya? Biaya hidup apakah sama? Apakah RS Swasta yang harus menanggung sendiri biaya pinjaman investasi dan operasional dapat disamakan dengan RS Pemerintah yang investasi tidak perlu dihitung, operasional disubsidi melalui gaji karyawan dan lain-lain?

Jurus sakti yang lain adalah menetapkan layanan kesehatan dan jenis obat yang bisa diganti, sebuah jurus yang pasti juga akan ampuh mengurangi volume transaksi. Namun prediksinya hal ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, satu-satulah kalau memberitahu berita ndak enak. Ini berarti dokter akan memiliki keterbatasan dalam memberikan obat, dan harus selalu melihat obat apa yg akan diganti bukan obat yang sesuai

Tentunya karena sudah ditetapkan oleh Pemerintah, yaa anda harus nurut. Jurus sakti ini tentu akan bisa mengurangi total biaya layanan kesehatan. sehingga government budget akan aman, namun yang menjadi dampak salah satunya adalah berkurangnya partisipasi swasta yang terkaget-kaget karena tidak seperti sistem sebelumnya, penggantian yang terjadi hanya mencapai kurang dari setengahnya. Daripada mempermalukan pemerintah dengan “pura-pura” penuh serta menolak pasien, maka mereka memutuskan mundur.

Dampak dari mundur ini tentunya juga pengurangan kapasitas layanan, karena tidak mungkin sebenarnya pemerintah melayani sekian banyak transaksi yang terjadi, peran serta swasta dibutuhkan.

Lagipula agak aneh dalam logika saya, kalau nanti akhirnya semua pasien KJS hanya bisa dirawat di RS Pemerintah yang notabene di subsidi oleh Pemerintah, kemudian biaya layanannya dicover oleh perusahaan asuransi swasta dengan harga standard rendah, lalu perusahaan asuransi ini ternyata untung. Jadi pemerintah mensubsidi si perusahaan asuransi yaa? Yang lebih seru lagi, jadi RS Swasta saat ini yang rugi, sebenarnya mensubsidi siapa? Rakyat Miskin atau Perusahaan Asuransinya? Hmm asik juga model bisnis seperti ini. Karena yang dimarahin rumah sakitnya, yang senyam-senyum asuransinya.

Struktur sistem diatas hanya sebagian yang ditampilkan, aslinya lebih detail dan panjang, contohnya adanya pembahasan kecenderungan puskesmas meloloskan saja permintaan rujuk ke RS karena sudah kecapean sehingga fungsi filtrasi awal kasus penyakit tidak jalan, tidak dimasukkan. Sehingga pada struktur ini tidak ada solusi lain yang bisa diusulkan, namun struktur diatas diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan. Usulan peningkatan premi, adalah hal yang sementara, karena inflasi pasti akan terjadi dan ini akhirnya akan tetap terjadi.

Well, politics is always short term.