Saya dulu pernah tidak sengaja terlibat dalam pengembangan sistem bantuan sosial ketika banjir jakarta 2002. Terjebak di balai kota dengan guru saya yang kebetulan adalah pejabat di jakarta membuat awal pengalaman saya mempelajari sistem manajemen bencana di kota-kota dunia. Ada beberapa hal yang akhirnya saya pelajari dan coba terapkan namun berhadapan dengan sistem birokrasi daerah dan nasional yang tidak memiliki pemahaman siklus bencana membuat rancangan sistem ini tidak berhasil. Namun sisa-sisa sentuhan perubahan itu sebenarnya masih bisa dilihat misalnya kenapa kok pemadam kebakaran (damkar) bisa lebih banyak peran lapangannya dibandingkan dengan BPBD atau badan penanggulangan bencana daerah. Atau kan ini bukan kebakaran, ada apa kok kirim pemadam kebakaran. Ini karena amanat BPBD di salah artikan.

Berikut penjelasan konsep ini:

1. Ada beda antara manajemen bencana dan penanggulangan bencana

Manajemen bencana berupa sebuah siklus aktivitas berbasis kepada manajemen risiko yang mencakup tanggap bencana, perbaikan, mitigasi, dan persiapan. Artinya dari nama BPBD saja yang ada kata penanggulangan saja menunjukkan bahwa fokus terhadap 3 hal lain selain tanggap bencana akan tidak ada. Bencana paling terjadi dalam jangka waktu yang prosentasenya kecil sekali dalam setahun, jadi sisanya kerjanya apa?

2. Kesiapsiagaan bencana dilatih melalui kegawatdaruratan sehari-hari.

Ada 3 dimensi utama health, logistics and rescue. Kesehatan melalui ambulans dan sistem kegawatdaruratan kesehatan seperti UGD yang berarti berhubungan dengan sistem reimbursement yang reliable sehingga rumah sakit tidak menolak pasien, ini dibawakan dinas kesehatan. Logistik bencana melalui dinas sosial, yang berarti koordinasi dengan lembaga lain yang memiliki kemampuan pembukaan tenda darurat dan dapur umum (TNI, polisi dan pmi) kemudian menyalurkan bahan makanannya. Pertolongan pertama (rescue) yang dibangun di damkar karena mereka lebih sering berlatih untuk kebakaran yang relatif lebih sering terjadi.

Itulah mengapa di beberapa negara Eropa dan Amerika pemadam kebakaran memang memiliki peran search and rescue, mereka bahkan dilatih setara dengan militer karena peranannya. Peralatan mereka pun spesial dan mahal karena kecepatan menyelamatkan manusia adalah prioritas.

Dalam grup first responders, susunan konvoi biasanya adalah damkar, ambulans kemudian polisi, karena merekalah yang harus masuk duluan kecuali kalau terorisme atau kriminal, maka polisi duluan yang masuk.

Lagipula tahukah anda hanya jakarta provinsi satu-satunya di indonesia yang memiliki fasilitas tetap pelatihan pemadam kebakaran?
Lokasinya di cibubur dan banyak menerima pelatihan untuk daerah lain di indonesia.

3. Peranan BPBD adalah administrasi, informasi dan monitoring

Kenapa kok bukan koordinasi, karena strukturnya setara dengan dinas lainnya sehingga secara kebangkitan tidak memiliki wibawa. Dia juga tidak memiliki “pasukan” lapangan.
Pentingnya pasukan lapangan inilah yang pernah membuat blunder penanganan bencana karena pernah di bawah satpol pp yang secara sdm under qualified, under trained dan under equipment. Bahasa gampangnya lha wong disuruh gusur orang terus disuruh evakuasi orang yang sama.
Sehingga sangat disarankan memang kepala BPBD adalah dari personil damkar sehingga memiliki hubungan baik untuk koordinasi lapangan.

Peran latihan bersama menjadi sangat penting rutin dilakukan setiap tahun, karena secara sederhana paling tidak tukar-tukaran no hp supaya mudah untuk saling kontak apalagi pejabat kan sering gonta-ganti posisi. Sistem penganggaran daerah memaksa BPBD harus berperan di sini.

Informasi adalah barang mahal dan sangat berharga pada bencana. Keputusan pimpinan daerah bisa salah atau benar tergantung dari informasi. Pada situasi bencana, informasi yang tepat lalu cepat menjadi lebih kritis lagi. Ingat tepat dulu baru cepat. Cepat namun tidak tepat bisa membuat bencana baru dibandingkan menanganinya.

Monitoring bukan dilihat ketika bencana terjadi namun juga monitoring apakah semua segi first responders telah dibangun kompetensinya, alatnya dll. Apakah di anggaran ada hal ini.
Ketika bencana tiba, bukan berarti BPBD menjadi penguasa yang hanya duduk minta laporan. Namun berperan aktif turun mensurvei lapangan, menanyakan (bukan meminta laporan) kondisi lapangan, menjadi pusat informasi bagi external stakeholders termasuk warga negara asing dan lembaga internasional yang ingin membantu.

Pengalaman lucu pernah saya dapatkan ketika mengurus banjir dan berkoordinasi dengan lembaga asing: kita sibuk melaporkan genangan dan lokasi banjir, padahal yang dibutuhkan adalah lokasi dan data tempat pengungsian. Dan data terpenting adalah kontak person dan penanggung jawab tempat. Ini karena mereka memiliki sistem akuntabilitas yang spesifik untuk pertanggungjawaban nantinya.