Beberapa waktu yang lalu saya menemuni seorang kawan lama yang masih aktif di pemerintahan dan berdiskusi soal pimpinannya yang baru saja terpilih  memenangkan proses demokrasi di daerahnya. Dia mengeluh karena sedang merasa menerima balas dendam dari pimpinannya yang baru, karena adanya persepsi bahwa dia dan kawan-kawannya “membela” pimpinan yang lama. Dalam pembelaannya dia bercerita tidak mungkinlah dia melanggar perintah pimpinannya yang lama, karena loyalitas kepada pimpinan adalah penting, siapapun itu, yang lama maupun yang baru.

Saya jadi mengingatkan dia akan diskusi yang berbeda terjadi beberapa tahun yang lalu, ketika sang kawan lama yang sama, mengeluh pula bahwa dia harus menanggung tanggung jawab balas budi ketika pemimpinnya sebelumnya berganti. Banyak sekali teman-teman sang pemimpin yang datang dengan membawa pesan-pesan khusus, karena sebelumnya telah mendukung sehingga membutuhkan penggantian usaha yang dilakukan. Ketika saya tanyakan apakah tetap harus melakukan hal yang sama, dia mengatakan tentu saja beberapa sudah melakukan sinyal-sinyal yang sama, sambil menunggu masyarakat berkurang kepeduliannya terhadap pimpinan baru. Misalnya setelah 100 hari, dsb.

Kata relawan kan untuk kampanye, sebagian dari mereka tidak benar-benar “rela” sepenuhnya, ada yang memiliki budi pamrih ketika membantu. Banyak relawan, yang menjadi pamrih-wan atau budi-wan. Jadi sekarang si kawan saya ini kena dua hal sekaligus: balas dendam DAN balas budi.

Yang membuat saya terhenyak adalah ini berarti kurva belajar akan semakin panjang. Ketika panjangnya kurva belajar tergantung dari kemampuan dan pengalaman pemimpinnya, kurva belajar organisasi untuk menyesuaikan diri juga akan terganggu. Mereka harus “belajar” siapa yang harus dilayani, bagaimana mengambil keputusan dengan gaya baru, bagaimana memberikan umpan balik dsb. Pendekatan balas dendam (menyalahkan yang lama, harus pake cara baru, mengancam, tidak mempercayai staf dsb) akan memperpanjang proses belajar, karena mereka menjadi defensif dan tidak mau memberikan umpan balik yang seharusnya diberikan. Saya pernah mendengar sebuah cerita lain di organisasi pemerintah nasional, yang ketika menteri baru memimpin sebuah rapat pimpinan, sang menteri memulai arahannya dengan menuduh semua orang dalam rapat sebagai koruptor, karena santernya berita bahwa departemen tersebut sumber korupsi karena dananya besar.

Tidak ada hal yang salah dengan loyalitas yang baik. Loyalitas yang baik adalah loyalitas ide, loyalitas negara/daerah, loyalitas organisasi dan loyalitas pimpinan. Ketika anda akhirnya memimpin, anda akan berharap didukung oleh seluruh staf anda dengan loyal. Anda tidak mungkin mengganti mereka (secara fakta memang sulit memecat seorang PNS) .

Mungkin perlu ada sistem baru yang perlu disusun di Indonesia bagi pemimpin baru dan organisasinya yang mengawal interaksi ini sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh tindakan yang emosional dan berjangka pendek yang akan merusak kurva belajar. Dengan kepastian besarnya kemungkinan perubahan pimpinan  dengan cara demokrasi yang kita pilih. Tidak benar memimpin suatu daerah itu mudah, jika iya maka sebenarnya pemimpin itu tidak pernah memimpin daerah dengan baik.