Saat ini di Lab SEMS sedang ada penelitian mengenai dampak kebijakan low carbon transport di Jakarta dengan menggunakan model pembangunan berkelanjutan Jakarta berbasis sistem dinamis.  Salah satu yang akan dibahas adalah penerapan ERP atau Electronic Road Pricing sebagai salah satu komponen dalam manajemen transportasi kota serta sumber pendanaan tambahan (bukan utama) untuk mendukung transportasi publik. Maju mundur ERP terlepas dari masalah operasionalnya (singapura berhasil karena 1 pulau adalah 1 negara, jadi misalnya plat nomer, nggak ada yang pake plat nomer surabaya untuk masuk ke jakarta), ternyata yang terpenting adalah menuntut perubahan paradigma tentang pajak kendaraan pribadi.

Saya bayangkan kalau saya menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka saya akan menghadapi buah simalakama untuk menerapkan transportasi publik. Di satu sisi, pajak daerah terbesar di Jakarta adalah berasal dari pajak kendaraan baru. Manusia Jakarta semakin makmur semakin mendambakan memiliki mobil sebagai simbol status, yang kalau bisa punya lebih dari 1. Di sisi yang lain, fokus ke transportasi publik akan menjebol anggaran operasional pemerintah provinsi karena harus secara langsung membiayai “subsidi” dari operasional layanan publik.

Mungkin itu sebabnya kenapa fokus pembangunan infrastruktur transportasi lebih ke arah jalan (road based) , karena tinggal bangun dan pelihara jalan, maka orang akan membeli mobil atau motor untuk menggunakannya, efek dominonya adalah industri mobil yang berkembang dst. Mudah dan lebih murah, terlepas efek ekonomi negatif akibat kemacetan.

Jika berbasis kepada rel (rail based) maka biaya investasi, pemeliharaan dan operasional akan menjadi perdebatan yang tak ada habisnya (lihat aja PT KAI dan komuter linenya). MRT Jakarta misalnya, jika harus mendapatkan subsidi operasional nantinya karena tiketnya dipatok murah sesuai dengan keinginan wakil rakyat (DPRD) maka setiap tahun dalam bayangan saya harus mengajukan anggaran subsidi. Lah iya kalau APBD berjalan lancar pembicaraannya dan diketok Desember, kalau tiba-tibak diketoknya terlambat karena sok berantem, dan mundur diketoknya bulan februari. Apakah berarti MRT harus berhenti beroperasi? Kalau ndak, harus utang dulu dong, utang ke siapa? Kalau utang pake bunga komersial bisa diperiksa KPK karena “berpotensi” merugikan negara.

Hal ini mengingatkan saya akan diskusi dengan seorang teman warga negara singapura yang juga mengamati penerapan ERP di negaranya. Evolusi pemikirannya menarik tentang bagaimana terjadi perubahan paradigma kepemilikan mobil seiring dengan meningkatnya kemakmuran negara, yaitu pajak membeli, pajak memiliki atau pajak menggunakan. Initnya sih setiap orang berhak memiliki kendaraan pribadi, asalkan mampu. Jadi ini semacam hak pribadi.

Saat ini pajak terbesar adalah pajak membeli mobil, tujuan kunonya adalah membatasi adanya mobil dijalan dengan cara menaikkan harga secara signifikan ketika membeli mobil baru. Pajak diberikan di saat awal dengan jumlah yang signifikan, tetapi ketika operasional pajaknya tidak besar.  Disinilah timbul buah simalakama di Jakarta, kalau transportasi publik membaik orang tidak perlu lagi untuk membeli mobil. Kalau di eropa sih pajak penghasilan pribadi bisa mencapai 45% bahkan lebih untuk mensubsidi berbagai layanan, orang Indonesia mungkin akan demo seperti demo BBM kemarin kalau pajaknya dinaikkan hingga segitu.

Cara lain pajak adalah pajak memiliki, yaitu ketika pajak membeli mobil tidak besar, tetapi selama memiliki mobil pajaknya akan tinggi, baik digunakan maupun tidak digunakan. Cara ini sering dianggap tidak fair karena seolah-olah orang dihukum karenad memiliki mobil atau kendaraan pribadi.

Cara terakhir adalah pajak menggunakan, contohnya ERP ini. Oke kita tidak melarang anda punya mobil karena ada industri mobil yang bergantung kepada ini dan berkontribusi pula kepada ekonomi. Namun anda akan merasa mahal untuk menggunakannya. Dan yang menarik supaya tidak marah adalah tingkat kemahalan tergantung dari nilai kelangkaan (scarcity) yang berubah seiring berkurangnya ruang di jalan-jalan protokol. ERP akan memiliki tingkat harga yang berbeda seiring dengan kemacetan yang terjadi. Kemacetan menunjukkan kebutuhan tinggi untuk berada di ruang itu, keinginan menciptakan menimbulkan kelangkaan “ruang” untuk boleh masuk. ERP akan rendah atau bahkan nol jika kondisi jalan sangat lancar, misalnya jam 02.00 pagi.

Ketiga jenis pajak ini perlu dikombinasikan sedemikian rupa sehingga harapan adanya perbaikan transportasi publik yang didukung oleh sumber pendanaan yang pasti.