Dengan semakin banyak mantan mahasiswa saya menjadi PNS di republik ini, maka saya merasa perlu menuliskan sedikit pemahaman saya tentang pemerintahan dan bagaimana anda bisa memandang pemerintahan dalam kacamata seorang perekayasa industri.

Saya memandang secara sederhana bahwa Pemerintah memiliki 2 fungsi utama pelayanan langsung dan regulasi. Walaupun sebenarnya dalam pelayanan langsung, bukan berarti pemerintah harus turun tangan langsung. Dalam buku reinventing the government, pakar pemerintahan berargumen bahwa pemerintah adalah regulator, bukan operator. kata “govern” dalam government, bukan berarti kita melakukan pelayanan, tetapi menentukan standard dan mencari sumber daya sehingga layanan tersebut dapat terlaksana.

Saya juga tidak mengerti kenapa kata “govern” yang bisa diartikan mengendalikan, diterjemahkan menjadi “perintah” atau kita kenal sebagai “pemerintah”. Mungkin karena aroma militer dahulu lebih kental. Perintah memiliki makna yang berbeda dibandingkan kendali, anda pasti bisa merasakannya, tapi mungkin kita bahas pada lain kesempatan.

Fungsi Layanan Publik

Pelayanan Langsung, menurut saya, adalah sebuah fungsi pemerintahan kepada konstituennya (khan kita yang memilih) sehingga kita dapat melakukan aktivitas produktif tanpa banyak terganggu. Ini mencakup layanan kesehatan dasar, sosial, kebersihan, pemeliharaan, pembangunan infrastruktur dsb. Untuk itu kita memilih pemerintah dan membayar gayus …. eh pajak, sebagai “iuran” kita sebagai warga negara. Kita juga memberikan mandat supaya uang dan “asset” kita (tambang, air dsb) dikelola sehingga menghasilkan keuntungan buat rakyat. Jadi kalau kita tidak suka layanannya, yaa diganti saja pada pemilihan berikutnya atau hati-hati memilih yang berikutnya.

Bagi yang tinggal di apartemen mungkin mengenal istilah building management, dimana kita menyewa tim manajemen untuk mengurusi hal-hal yang menurut kita harus mereka urus. Di kompleks, ada RT yang membantu kita untuk mengurus keamanan, pemungutan sampah, dll. Kalau udah nggak perform, yaa diganti khan?

Apakah layanan pemerintah harus langsung? Terkadang saya suka tersenyum simpul mendengar tuntutan demo dari orang-orang yang menginginkan bahwa pemerintah memegang langsung sebuah layanan publik (sebagai operator), terutama karena menganggap bahwa layanan tersebut harus murah dan “pro-rakyat”. Sah-sah saja, tetapi berarti mereka juga tidak bisa menuntut pelayanan yang baik dan pasti akan tidak meningkat, karena pemerintah sebagai operator berarti anda meletakkan akuntabilitas ke suatu badan yang dari awal didesain untuk tidak jelas siapa yang bertanggung jawab.

Kebersihan misalnya, dengan dikelola langsung oleh pemerintah daerah, maka  jika ada sampah tidak diangkut, anda mau menuntut siapa? kasubdit akan menyatakan kadinas, kadinas akan menyatakan gubernur, gubernur akan manyatakan DPRD tidak menyetujui anggaran, DPRD mengatakan saya wakil rakyat jadi jangan salahkan rakyat. Bisa kebayang?

Kalaupun jelas siapa yang bertanggung jawab, apakah anda bisa dengan mudah meminta yang bersangkutan mundur? Saya selalu mengingatkan mahasiswa teknik industri saya bahwa jika seseorang berbuat salah dalam sebuah sistem yang kita bangun, maka yang sebenarnya salah adalah kita karena mengapa kita mendesain sebuah sistem yang memungkinkan orang berbuat salah?

Artinya, tidak harus pemerintah sebagai operator langsung, karena jika menjadi operator langsung terjadi banyak sekali kelemahan yang akan timbul:

  • orientasi birokrasi indonesia tidaklah melayani publik tetapi melayani dirinya sendiri. Lihat saja evaluasi kinerja pegawai PNS yang disebut DP3, apakah ada pelayanan publik disitu?
  • kecendurungan untuk menjadi ineffisien dan ineffektif akibat tidak adanya kompetisi. Kompetisi adalah pendorong utama peningkatan kualitas.

Peranan anda dalam fungsi ini tentunya adalah untuk mendapatkan operasional terbaik (operational excellence) dalam memberikan pelayanan ini. Ilmu yang ada dapatkan di kampus tentang quality management, adalah bagian yang pas untuk diterapkan dalam memperbaiki fungsi layanan publik. 3 pilar kualitas akan sangat relevan: orientasi kepada pelanggan, continuous improvement dan total participation

Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi dalam kacamata teknik industri adalah merupakan kesempatan untuk melakukan perancangan sistem. Sistem adalah tata-cara, reward and punishment, aliran kerja dan informasi, tanggung jawab dan hak, struktur, standard dan lain-lain. Jika anda lulusan TI dan sedang dilibatkan dalam perancangan SK Gubernur, Perda, UU, Permen dsb, maka itu semua adalah perancangan sistem.

Ilmu Teknik Industri sangat bermanfaat disitu, karena anda di Teknik Industri mempelajari apa yang disebut poduct life cycle. PLC memaksa anda meneruskan hubungan antara ilmu pemasaran dengan perancangan produk, produk dengan proses, proses dengan rancangan pabriknya, pabrik dengan struktur organisasi atau SDMnya, dst.

Dengan logika yang sama maka kalau anda sedang menentukan standard layanan publik, maka anda akan bisa merunut apakah sudah ada standard prosesnya, reward punishment, akuntabilitasnya, dan lain sebagainya. Setiap SK atau regulasi, merupakan potongan “jalan”, “pagar”, rambu, selokan, tiang dsb yang jika dirangkai akan menjadi sebuah jalan raya, sehingga orang akan nyaman berkendara diatasnya. Ada regulasi yang membuka jalan (memberikan hak atau rights), ada regulasi yang menutup jalan (melarang) dll. Amati tipe-tipe ini, refleksikan terhadap tujuan yang ingin dicapai, perbaiki atau “tambal” yang masih kurang.

Tentunya anda tidak diharapkan untuk bisa menuliskannya menjadi “bahasa hukum”, yang kalau menuliskan koma salah, maka arti dari kalimat bisa juga salah. Itu urusan para ahli hukum. Tapi tugas utama anda adalah menelusuri dan mencari keterkaitan yang dibutuhkan sehingga sistem dapat bekerja dengan sempurna, termasuk tidak memberikan ruang bagi orang untuk berbuat salah. Saya yakin pada hakikatnya manusia tidak ingin berbuat salah, dan kesadaran bahwa kita tidak berbuat salah merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri.