Dalam sebuah seminar nasional baru-baru ini, terdapat pembukaan dengan beberapa keynote speaker yang telah memiliki banyak ‘pengalaman’ yang ditunjukkan oleh banyaknya ‘jabatan’ yang pernah dipegang. Seperti biasa moderator akan membacakan atau menayangkan CV yg biasanya berupa jabatan-jabatan yang pernah dijabat dan cukup memakan waktu utk dibacakan.
Karena dalam seminar ini memang berfokus kepada profesi maka tentunya penyaji keynote diminta menceritakan pengalamannya, namun yang menarik adalah cara kedua penyaji menceritakannya. Penyaji pertama bercerita tentang apa yang dilakukan, pengalaman dan prestasi disetiap jabatan sedangkan penyaji berikutnya malah berbicara hal yang lain tanpa ada penjelasan jabatannya. Asumsinya mungkin jabatannya yang banyak sudah menunjukkan prestasi.
Saya jadi tersenyum dan mengingat pesan orang tua yang selalu menyuruh saya memandang jabatan sebagai cara pengabdian hidup, bukan sebagai tujuan hidup. Prestasi yang didapat seyogyanya berasal dari apa yg kita lakukan dengan jabatan tersebut, bukan karena menjabatnya.
Banyak jabatan tidak selalu banyak prestasi. Memang banyak jabatan adalah SATU prestasi, paling tidak prestasi utk ‘diterima semua pihak’. Sebuah istilah yg saya kenal dari politikus negeri kita. Makna dari diterima semua pihak sering berarti tidak berbuat apa-apa. Seorang pejabat yang berani melakukan terobosan akan mengundang tantangan hebat karena dianggap mengganggu ‘kemapanan’. (Seperti yang sedang terjadi di kampus UI saat ini).
Pada kondisi saat ini dimana proses pengisian posisi jabatan tidak lagi berlandaskan kepada jejak rekam Profesionalisme, (P besar) dan bagi pejabat publik ditambah dengan Pengabdian, tetapi dewasa ini tergantung kepada ‘p’ (p kecil) yaitu politik, pertemanan, pertalian-keluarga dsb. Maka mekanisme ini akan menarik orang-orang dengan motivasi pencari kerja (job seeker) atau jabatan-seeker, seperti yang pernah dikemukakan oleh panitia seleksi KPK, Prof. Rhenald Kasali. Hilang sudah jenjang karir keprofesionalisme-an, karena sebagian besar posisi top management di organisasi publik diisi dari luar. Seperti yg terjadi di berbagai departemen yang seolah2 stuck tidak tahu apa yang harus dikerjakan.
Entahlah, kita memang sedang belajar ulang mengelola negeri ini, termasuk dalam memilih para pengayom negeri. Sayangnya kita memulainya dengan menolak semua yang lalu, tidak dengan memilih dan mempertahankan yang baik utk meningkatkan berikutnya.
Kayaknya itu yang terjadi di indonesia pak.. Banyak yang merangkap berbagai posisi dan jabatan tapi justru yang ada malah tidak adanya prestasi.. bukannya lebih baik jabatan di isi oleh satu orang tanpa ada merangkap jabatan biar bisa optimal dan produktif.